Komisi IV DPRD Kota Bogor Tegaskan Pengangguran Harus Dijawab dengan Kebijakan Nyata, Job Fair Jadi Salah Satu Solusi

Bogor – Persoalan pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Kota Bogor. Di tengah meningkatnya jumlah angkatan kerja setiap tahun, upaya menghadirkan lebih banyak peluang kerja dinilai harus menjadi agenda bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga legislatif.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, menegaskan bahwa penanganan pengangguran tidak cukup hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memerlukan kebijakan yang mampu membuka akses kerja secara langsung bagi masyarakat. Salah satu langkah yang dinilai positif adalah penyelenggaraan Job Fair 2026 yang digagas Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor.

Dalam kegiatan yang berlangsung di Mal Plaza Jambu Dua itu, sebanyak 30 perusahaan dari berbagai sektor membuka kesempatan rekrutmen dengan total 3.212 lowongan pekerjaan yang tersebar dalam 119 posisi. Program tersebut diharapkan mampu menjadi penghubung antara kebutuhan industri dan para pencari kerja.

Menurut Fajar, kehadiran bursa kerja merupakan bentuk nyata kolaborasi pemerintah dengan sektor swasta dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Namun ia menilai keberhasilan penanganan pengangguran harus diukur dari tingkat penyerapan tenaga kerja setelah kegiatan berlangsung, bukan hanya dari jumlah lowongan yang diumumkan.

“Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat benar-benar mendapatkan pekerjaan dan memiliki kesempatan meningkatkan kesejahteraan keluarganya,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya pembaruan data ketenagakerjaan secara berkala sebagai dasar penyusunan program yang lebih tepat sasaran. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat memetakan kebutuhan industri sekaligus menyesuaikannya dengan kompetensi tenaga kerja lokal.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor, Adi Novan, menyampaikan bahwa tingkat pengangguran di Kota Bogor saat ini masih berada di kisaran 7,9 persen atau sekitar 45 ribu orang. Kondisi tersebut menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama, terlebih setiap tahun ribuan lulusan SMA dan SMK memasuki pasar kerja.

Melalui Job Fair 2026, pemerintah berupaya mempercepat proses penempatan tenaga kerja dengan menghadirkan perusahaan-perusahaan yang membuka kesempatan rekrutmen secara langsung. Selain memberikan akses pekerjaan, kegiatan ini juga menjadi ruang bagi pencari kerja untuk memahami kebutuhan industri yang terus berkembang.

Bagi DPRD Kota Bogor, langkah-langkah seperti ini perlu diikuti dengan program peningkatan keterampilan, pelatihan vokasi, dan penguatan kemitraan dengan sektor usaha agar penyerapan tenaga kerja tidak hanya bersifat sesaat, tetapi mampu menciptakan dampak jangka panjang.

Dengan tantangan ekonomi yang semakin dinamis, kolaborasi menjadi kunci. Pemerintah menyiapkan regulasi dan fasilitasi, dunia usaha membuka kesempatan, sementara masyarakat dituntut meningkatkan kompetensi agar mampu bersaing. Sinergi inilah yang diharapkan dapat membawa Kota Bogor menuju pasar kerja yang lebih inklusif dan produktif.

Jurnalis: Romo Kefas
Editor: Tim Redaksi :::